Hidupkatolik.com
home / sajian utama

Imlek Sebagai Hari Raya Khonghucu

Minggu, 30 Januari 2011 13:57 WIB
perayaan-imlek-hidup-katolik.jpg
HIDUPKATOLIK.com - Imlek sebagai perayaan religius Konfusian (Rujiao/ Kongjiao) dimulai sejak tahun 551 M, yang menandai Hari Kelahiran Nabi Kongzi (Khonghucu). Akan tetapi, kalender Imlek pertama kali diciptakan oleh Huang Di, seorang Nabi/Raja Agung dalam agama Rujiao/Khonghucu jauh sebelumnya.

Kalender ini terus digunakan Raja Suci/Nabi Xia Yu (Nabi Agama Khonghucu), pada Dinasti Xia (2205-1766 SM). Dinasti Xia kemudian digantikan oleh Dinasti Shang (1766-1122 SM), dan kalendernya juga berganti. Tahun baru kalender Shang dimulai tahun 1, dan bulannya maju 1 bulan. Hingga apabila tahun baru Kalender Xia jatuh pada awal musim semi, maka tahun baru Kalender Shang jatuh pada akhir musim dingin.

Dinasti Shang diganti oleh Dinasti Zhou (1122-255 SM), dan sistem penanggalannya juga berganti. Tahun baru Kalender Dinasti Zhou jatuh pada saat matahari berada di garis 23,5 derajat Lintang Selatan, yaitu tanggal 22 Desember saat puncak musim dingin. Dinasti Zhou digantikan Dinasti Qin (255-202 SM). Berganti pula sistem kalendernya. Begitu pula ketika Dinasti Qin diganti oleh Dinasti Han (202 SM-206 M).

Pada zaman Dinasti Han, Kaisar Han Wu Di yang memerintah pada tahun 140-86 SM mengganti sistem kalender dengan mengembalikannya pada sistem Kalender Dinasti Xia, sesuai anjuran Nabi Kongzi. Sebagai penghormatan terhadap Nabi Kongzi, maka tahun kelahirannya 551 SM ditetapkan sebagai tahun 1. Dengan demikian, Tahun Baru Imlek adalah perayaan keagamaan umat Khonghucu.

Khonghucu adalah agama resmi yang diakui di negara-negara Indonesia, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan RRC sendiri. Di Indonesia, Khonghucu sudah ada sejak masyarakat etnis Cina didatangkan oleh VOC untuk menarik pajak. Agama Khonghucu secara resmi diakui Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun PNPS 1965. Sebenarnya UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 bukan mengatur keberadaan agama di Indonesia, melainkan UU tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Awalnya, UU ini hanya berupa Penetapan Presiden Republik Indonesia yang dikeluarkan pada 27 Januari 1965. Kemudian, melalui UU Nomor 5 Tahun 1969, Penetapan Presiden ini dinyatakan menjadi UU. Meskipun tidak mengatur tentang keberadaan agama di Indonesia, UU No 1 Tahun 1965 secara eksplisit menyebut bahwa yang dimaksudkan sebagai agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Penyebutan enam agama ini berada dalam penjelasan terhadap Pasal 1 UU No 1 PNPS Tahun 1965, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Penjelasan terhadap Pasal 1

Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.

Karena enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.


Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.


Materi UU No 1 PNPS Tahun 1965 ini, pada Oktober 2009 digugat oleh Tim Advokasi Kebebasan Beragama, ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Yudicial Review, dengan nomor perkara 140/PUU-VII/2009. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 11 April 2010, MK menolak gugatan tersebut, dengan satu orang Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengajukan dissenting opinion.

Pemerintah Orde Baru melalui Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 14 Tahun 1967, kemudian melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina dilakukan di Indonesia. Inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95, tanggal 18 November 1978, yang menyatakan bahwa agama yang secara resmi diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, tanpa menyebut agama Khonghucu.


Perayaan Imlek yang dihadiri Presiden RI.  [NN]

Inpres Nomor 14 Tahun 1967, yang memasung agama Khonghucu, dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 6 Tahun 2000, tertanggal 17 Januari 2000. Hingga sejak itu keberadaan agama Khonghucu di Indonesia secara resmi diakui kembali oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian, melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2001 tertanggal 9 April 2001, Tahun Baru Imlek diakui secara resmi sebagai Hari Raya Keagamaan Umat Khonghucu, dan dinyatakan sebagai hari libur nasional.

F. Rahardi



Share on Facebook || Share on Twitter
Berita Lainnya
Full Site