Hidupkatolik.com
home / eksponen

Dr Marcel Bria Pr: Salah Kaprah Pendidikan

Kamis, 9 Agustus 2012 11:13 WIB
eksponen-dr-marcel-bria-pr-hidup-katolik.jpg
HIDUPKATOLIK.com - Banyak hal di bidang pendidikan menjadi keprihatinannya. Di antaranya, mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah Katolik.

Namun, Penasihat Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) ini bisa memahami realita tersebut. Alasannya, karena sekolah-sekolah Katolik yang kebanyakan diselenggarakan oleh kongregasi-kongregasi religius tidak memperoleh dukungan dari umat Katolik pada umumnya. ”Dukungan hanya datang dari orang-orang Katolik yang anak-anaknya bersekolah di situ,” urainya.

Menurut doktor manajemen pendidikan dari De La Salle University Manila, Filipina ini, jika orang Katolik berkewajiban mendukung sekolah-sekolah Katolik maka uang sekolah tidak akan terlalu mahal. ”Biaya operasional sekolah tidak dibebani sepenuhnya kepada orangtua siswa,” lanjutnya.

Pastor Marcel membandingkannya dengan biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang relatif murah. ”Karena masyarakat ikut mendukung sekolah-sekolah negeri dengan membayar pajak,” paparnya. Ia menyarankan agar setiap minggu kelima diadakan kolekte untuk pendidikan. Alhasil, sekolah-sekolah Katolik tidak bisa menaikkan uang sekolah seenaknya.

Selain itu, imam asal Atambua ini mengusulkan agar didirikan sekolah-sekolah paroki sehingga umat ikut membiayai kelangsungan sekolah melalui kolekte. ”Umat pun akan merasa ikut memiliki sekolah-sekolah Katolik,” dalihnya saat dijumpai di kawasan Serpong, Tangerang, Selasa, 16 Maret 2010.

Belum banyak
Pastor Marcel menyayangkan, di negeri ini belum banyak didirikan sekolah-sekolah paroki yang seyogianya menarik uang sekolah lebih murah dibandingkan sekolah-sekolah milik kongregasi. ”Dengan adanya sekolah paroki, umat bisa terlibat langsung dalam pengadaan sekolah,” terang Pengawas Yayasan Arnoldus yang mengelola Unika Widya Mandiri Kupang.

Ia memberi contoh subsidi umat yang bisa berlangsung dengan baik di seminari-seminari. ”Adanya subsidi dari keuskupan berarti umat ikut membantu biaya pendidikan di seminari,” ulasnya. Seharusnya, lanjut imam yang berkarya di Keuskupan Agung Kupang ini, hal demikian juga berlangsung di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi Katolik sehingga biaya studi bisa ditekan.

Ia berharap, Komisi Pendidikan di tingkat keuskupan dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mulai menggerakkan umat untuk ikut memikul biaya operasional pendidikan Katolik. Implikasinya, anggaran di sekolah-sekolah Katolik harus transparan, dilaporkan kepada umat. ”Jadi, umat bisa mengevaluasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah,” ujarnya bersemangat.

Ia menegaskan, lembaga pendidikan bukan lembaga bisnis, karena itu seharusnya tidak berorientasi profit. ”Seharusnya lembaga pendidikan Katolik tidak boleh mengeluarkan siswa yang dianggap tidak mampu mengikuti proses pendidikan. Justru sekolah harus menyanggupkan siswa tersebut untuk menuntaskan pendidikannya,” paparnya panjang lebar.

Idealnya, pendidikan membuat siswa yang kurang cerdas bisa mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, jika sekolah-sekolah hanya mau menerima siswa-siswi yang cerdas dan baik, itu bukan lagi pendidikan. ”Bukankah semua orang punya hak untuk mengenyam pendidikan? Banyak salah kaprah di dunia pendidikan kita,” keluhnya.

Ia juga berharap, para pengelola sekolah-sekolah Katolik merupakan orang-orang yang mengerti seluk-beluk pendidikan. ”Prinsip the right person on the right place harus diupayakan kalau sekolah mau profesional!” tandasnya.

Ia mengungkapkan hasil penelitiannya di 149 sekolah paroki di Metro Manila untuk disertasinya tentang pengelolaan sekolah-sekolah paroki di Keuskupan Agung Manila. Kesimpulannya, banyak pastor yang memimpin sekolah-sekolah paroki tidak mempunyai latar belakang di bidang pendidikan. Hal ini bisa berdampak negatif pada pengelolaan sekolah. ”Jalan keluarnya, mereka diberi kesempatan kuliah ekstension manajemen pendidikan. Akhirnya, banyak di antara mereka yang meraih gelar Master Manajemen Pendidikan,” imbuhnya.

Ujian Nasional
Keprihatinan Pastor Marcel lainnya adalah Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. ”Padahal, ujian adalah bagian integral dari seluruh pengajaran. Tidak boleh dipisahkan,” tegasnya. Dalam proses pembelajaran yang terlibat adalah guru dan murid. Ironisnya, di ujung masa studi, ada pihak yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran menguji siswa dan menentukan kelulusan mereka. ”Ini jelas ilegal, tidak sah. Tiba-tiba, Ujian Nasional masuk dalam seluruh aliran proses pembelajaran,” urainya.

Selama ini pemerintah sesumbar bahwa Ujian Nasional diselenggarakan demi menjamin mutu pendidikan di Indonesia. ”Ini sangat menyedihkan, mana bisa mutu pendidikan hanya dilihat dari hasil ujian,” katanya kesal.

Ia mengingatkan bahwa Ujian Nasional telah menginjak-injak prinsip keadilan. Bagaimana mungkin materi ujian untuk siswa di Jakarta sama dengan untuk siswa di Agats. ”Untuk diuji dengan materi yang sama, seharusnya fasilitas, guru, dan lingkungan setara!”

Ia juga prihatin dengan banyaknya guru dan dosen yang sibuk dengan urusan sertifikasi belakangan ini. ”Akibatnya, materi pengajaran terabaikan.” Seperti di negara-negara lain, ia menyarankan agar sebelum mengajar, para guru dan dosen sudah memiliki izin mengajar. ”Ada lembaga independen yang mengatur pemberian izin mengajar,” jelasnya.

Mutu sekolah
Pastor Marcel berpendapat bahwa yang menentukan mutu sebuah sekolah atau universitas adalah kemampuan para lulusannya. Hal itu baru tampak setelah mereka terjun ke masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Sekolah bermutu bukan ditentukan semata oleh fasilitasnya yang bagus, teknologinya yang maju, atau guru dan dosennya yang berpendidikan tinggi. Kualitas sekolah baru ketahuan setelah para tamatannya berkarya di tengah masyarakat. ”Selama ini kita terperangkap dalam pemikiran bahwa mutu sekolah ditentukan dari dalam sekolah. Bukan dari lulusannya.”

Lebih lanjut, ia mengemukakan, pada hakikatnya materi pengajaran di sekolah desa maupun sekolah kota relatif sama. Prinsip ilmunya sama. Yang membedakan hanya lingkungan sosialnya. Uang sekolah di desa relatif murah karena standar biaya hidup di sana murah. Sedangkan standar biaya hidup di kota relatif tinggi sehingga biaya pendidikan menyesuaikan. ”Di desa, siswa tidak bisa magang di perusahaan besar, berbeda dengan di kota. Padahal, ilmu yang diperoleh sama!” ujarnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk melihat mutu sebuah sekolah adalah usia. ”Dengan demikian, akan tampak apakah lembaga pendidikan itu sudah mempunyai tradisi atau budaya pendidikan atau belum,” tukas imam berpostur gagah ini.

Prefek seminari
Sejak awal menjadi imam, Pastor Marcel telah berkarya di bidang pendidikan. Tugas pertamanya menjadi pengajar dan prefek di Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret, Maumere, Flores. Tahun 1986, ia diutus melanjutkan studi sosiologi di University of the Philippines.

Minatnya yang kental pada dunia pendidikan mendorongnya studi S3 di bidang manajemen pendidikan. ”Kita perlu tahu bagaimana mengelola pendidikan agar bermutu,” tegasnya. Ketika kembali ke Tanah Air, imam yang pernah menjadi penyiar dan Kepala Seksi Bahasa Indonesia di Radio Veritas Asia, tahun 1986-1992, ini langsung bergelut di dunia pendidikan, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Kupang.

Sejak itu, mata hati pengurus UNIO ini senantiasa terarah pada pendidikan. Terlebih, karena ada begitu banyak persoalan yang membelit dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini. ”Supaya bangsa kita maju, bagaimanapun pendidikan harus diprioritaskan!” ucapnya dengan sorot mata tajam.


BIODATA SINGKAT
Marcel Bria Pr

Tempat lahir : Atambua
Tanggal lahir : 20 Maret 1951
Tahbisan : 8 Desember 1981
Pendidikan:
• Seminari Tinggi St Petrus Ritapiret, Maumere, Flores (1981)
• S-2 Sosiologi University of the Philippines, Manila (1994)
• S-3 Manajemen Pendidikan De La Salle University, Manila (2000)
Pekerjaan:
• Penasihat Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK)
• Pengawas Yayasan Arnoldus Kupang Pengurus UNIO

Maria Etty



Share on Facebook || Share on Twitter
Berita Lainnya
Full Site